Network
Argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 6 UUPA No.5 Tahun 1960 bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini tidak lepas dari ketentuan mengenai kepemlikan tanah di Indonesia bukan merupakan kepemilikan tanah yang mutlak, melainkan kepemilikan tanah yang menganut asas fungsi sosial, Artinya, pemilik tidak dapat memanfaatkan tanahnya untuk apa saja sesuai kehendak pemilik karena dapat melanggar hak orang lain.
"Jadi dalam hal ini pemilik tanah dapat digugat Pasal 1365 KUHPerdata yang bunyinya "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk menggantikan kerugian tersebut," ucap Mada, mengutip isi pasal tersebut.
Selain menggugat secara perdata, Mada menambahkan, warga juga akan membaikot izin bangun mereka, jika ada pembangunan nanti.
"Dan kami akan mengimbau kepada Pemerintah kota Palembang untuk tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau PBG, jika ada pembangunan atau renovasi nanti," tutup Mada.
Sebelumnya, viral berita pemilik tanah menutup akses jalan warga lorong Buay Pemuka Peliung kelurahan Sekip Jaya, kecamatan Kemuning.
Di mana pemilik rumah menutup akses jalan yang telah digunakan warga 40 tahun lebih. Warga berinisiatif membeli sebagian tanah untuk jalan mereka sekitar 1 X 8, namun pemilik tanah tidak mau menjualnya tetap ngotot menutup akses jalan tersebut. (*)
