Setujui LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2023, DPRD Provinsi Sumsel Berikan Beberapa Catatan Rekomendasi

- 26 April 2024, 00:53 WIB
LKPJ GUBERNUR SUMSEL TAHUN ANGGARAN 2023 : Sekretaris DPRD provinsi Sumsel, H Aprizal S.Ag SE M.Si menyerahkan surat keputusan DPRD provinsi Sumsel terkait rekomendasi LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2023, Kamis (25/4).
LKPJ GUBERNUR SUMSEL TAHUN ANGGARAN 2023 : Sekretaris DPRD provinsi Sumsel, H Aprizal S.Ag SE M.Si menyerahkan surat keputusan DPRD provinsi Sumsel terkait rekomendasi LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2023, Kamis (25/4). /

5. Meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan selaku pemegang saham terbesar Bank SumselBabel untuk memperjelas pemanfaatan dana cadangan dari deviden yang ditahan selama ini lebih dari 15 tahun pemanfaatannya dan apakah Pemprov mendapatkan pembagian deviden atas laba ditahan tersebut.

4. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Dinas Perumahan dan Pemukiman agar lebih menitik beratkan pembangunan yang berpihak dan berdampak pada kepentingan masyarakat tidak mampu, seperti program pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) dan air bersih, pembangunan Rusunawa, Pembangunan Rumah Murah, Pembangunan jalan setapak, Pembangunan tembok penahan, Pembuatan Sumur Bor di daerah-daerah terpencil dan daerah lainnya.

2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) provinsi Sumatera Selatan untuk dapat menganggarkan program penanganan banjir yang berkelanjutan baik dengan pengerukan DAS, normalisasi DAS, maupun pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir (drainase) di kabupaten/kota.

3. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi Sumatera Selatan agar lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan Instansi vertikal, yaitu Balai Besar Sungai Sumatera, dalam rangka penanganan banjir serta peningkatan sistem pengairan di sebagian wilayah Sumatera Selatan.

4. Pemerintah provinsi Sumatera Selatan segera mencarikan solusi yang tepat untuk pembuatan jalan khusus batu bara sehingga permasalahan yang diakibatkannya dapat dihindari dan seluruh pelaku pertambangan batu bara dapat melakukan aktivitas dengan tidak menggunakan jalan raya umum.

5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan provinsi Sumatera Selatan agar melakukan evaluasi terhadap keberadaan pabrik pabrik dan industri pengelolaan bahan baku karet dan sawit yang tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat.

5. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan agar memprogramkan pendanaan sekolah yang berkeadilan serta ditingkatkan efektifitasnya yaitu dengan memberikan melalui PSB prestasi kepada sekolah yang memiliki prestasi dengan indikator rapor mutu Pendidikan dan PSB afirmasi untuk sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana prasarana sumber daya manusia dan akses jaringan.

2. Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan agar mencarikan solusi permasalahan gaji dan kesejahteraan guru honorer selain P3K harus ditingkatkan secara bertahap dan bisa minimal setara dengan UMR apabila beban kerjanya sesuai dengan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (minimal 24 jam per minggu).

Halaman:

Editor: Donni


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah