Network
Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Propam Polda Sumsel di mana atas kuasa pihak keluarga tersangka Sdr. Efsa akan membuat laporan ke Propam Polda Sumsel dan perlu dicatat bahwa Aktivis, media, ormas, NKO, NGO Sumsel sudah menggalang kekuatan mencari keadilan karena menyangkut marwah profesi kontrol sosial, jangan biarkan Kantor Hukum Desri & rekan berjuang sendirian atas nama keadilan karena kami bergerak berdasarkan Undang-undang Pasal 16 nomor 18 tahun 2003, bahwa advokat bergerak dilindungi undang-undang yang disahkan Mahkamah Agung, oleh mahkamah konstitusi dan Undang-undang," tandasnya.
Masih disampaikan Desri nago, mengenai kronologi kejadian di kecamatan Tanjung Barangan, tempat melintas mobil batu bara yang bukan kelas dan grade jalannya (bukan untuk jalur lalu lintas truk batu bara), sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
"Yang menurut pendapat dari kantor hukum desri nago & rekan dengan tim media, LSM dan aktivis, jalan tersebut bukanlah tempatnya (mobil batu bara) untuk melintas dan bila perlu dipanggil ahli dari Dirjen jalan dan dinas terkait," imbuhnya.
Malahan, lanjut dia, masyarakat sekitar mengeluhkan adanya aktivitas mobil-mobil besar tersebut di jalan Tanjung Barangan karena sangat mengganggu aktivitas serta membahayakan bagi pengguna jalan, apabila dibiarkan dapat mengancam masyarakat, apalagi di jalan Tanjung Barangan itu terdapat SDN 14 Palembang yang jalannya di lintasi mobil-mobil bermuatan besar, belum lagi aktivitas penggaliannya yang perizinannya tidak jelas, di mana Pemerintah kota Palembang berdiam diri seakan tidak peduli.
"Hingga akhirnya terjadilah aksi damai yang dilakukan Ketua Ormas P2S (Putra putri Sriwijaya), Sdr. Efsa Romli Hidayat, pada bulan lalu dan mendapatkan kesepakatan, bahwa mobil-mobil besar tersebut hanya diperbolehkan melewati jalan Tanjung Barangan dari jam 8 pagi hingga 5 sore. Namun atas dugaan mafia tanah di kota Palembang yang berlindung di balik konstitusi UU no. 98, yang mengajarkan kepada para supir agar melawan masyarakat sehingga supir dijadikan tumbal oleh para mafia tanah tersebut.
Kami melihat ada pelanggaran kesepakatan dari jam 8 pagi hingga 5 sore tersebut, di mana terpantau lewat dari jam 5 sore melintas mobil truk besar dan sang supir melakukan perlawanan kepada masyarakat hingga terjadilah percekcokan hingga tindak penganiayaan dengan kekerasan yang kemudian terjadilah tuduhan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan di unit Pidum Polrestabes Palembang," urainya.
Desri menegaskan, dari peristiwa tersebut sudah terlihat rasa ketidakadilan yang diterima Ketua Ormas Putra Putri Sriwijaya, Efsa Romli Hidayat (Ace). Di mana setelah kejadian percekcokan tersebut terjadi pelaporan ke Polrestabes Palembang, tanggal 2 April 2024 terhadap Efsa CS
"Menurut pandangan hukum, bahwa laporan pelapor D (supir) yang selama satu bulan berjalan, diperbolehkan pihak kepolisian melakukan upaya paksa dengan langkah-langkah berdasarkan Pasal 112 ayat 2 KUHP, di mana orang yang dipanggil penyidik wajib datang, apabila terlapor tidak datang maka penyidik akan melakukan panggilan ulang dengan perintah kepada petugas agar membawa terlapor kepada penyidik," tukasnya. (*)
